RAKYAT?
Berdaulatnya suatu negara tidak lepas dari keberadaan sekelompok orang yang mendiami atau bermukim pada suatu wilayah tertentu. Dengan kesadaran penuh mereka secara bersama-sama mengedepankan suatu kepentingan yang selanjutnya menjadi tujuan bersama. Sekelompok orang dengan tujuan yang sama, mereka melakukan aktifitas baik bersifat rutin maupun temporer guna pencapaian kepentingan komunalnya tadi. Pada tataran tertentu sekelompok orang tersebut sering dikategori sebagai “anggota” untuk penyebutan jika tataran tersebut berwujud organ atau badan tertentu. Sebutan lainnya adalah “masyarakat” karena kelompok ini memang berbasis “massa”. Dalam suatu organ/badan, upaya pencapaian kepentingan tadi menjadi dasar pada penetapan suatu “tujuan atau capaian”. Ketika tujuan atau capaian ditetapkan maka diperlukan suatu cara untuk memastikan dan memutuskan suatu tujuan. Tidak sampai disitu saja, keberadaan suatu tatacara yang selanjutnya kita kenal dengan sebutan mekanisme… tidak muncul dengan sendirinya melainkan terjadi setelah melalui proses-proses akomodatif atas beberapa kepentingan yang berkembang dalam kelompok tersebut.
Proses-proses akomodatif yang dimaksud adalah sejumlah langkah yang dilakukan oleh pihak tertentu sebagai upaya mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya mengenai apa yang menjadi kepentingan sebagian dari sekelompok orang, baik individual maupun gabungan dari beberapa individu dengan tingkat kecenderungan yang berbeda sehingga melahirkan harapan dan kepentingan yang beragam. Maka lahirlah suatu bentukan kepemimpinan dengan fungsinya mengakomodir kepentingan-kepentingan tadi menjadi suatu kepentingan bersama dan dirumuskan menjadi tujuan bersama pula. Untuk itu diperlukan keberadaan satu atau sejumlah orang dari sebagian anggota atau masyarakat dalam kelompok tersebut bertindak sebagai penentu atau pengambil keputusan. Hal seperti ini kita kenal dengan konsep kepemimpinan. Pada konsep tersebut terciptalah suatu hubungan dimana satu pihak memiliki kewenangan dalam penentuan atau pemutusan tujuan akhir sebagai tujuan bersama dan pihak lain secara sadar telah menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada pihak yang mereka yakini mampu mengkomodir kepentingan-kepentingannya agar ditetapkan menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Lahirlah konsep pimpinan dan yang dipimpin. Mereka yang dipimpin, jika cakupan kepentingannya meliputi suatu wilayah yang luas dengan pengakuan luas pula, adalah “rakyat” dari suatu konstruksi sosial yang dinamakan negara.
Rakyat memiliki kepentingan beragam, keragaman kepentingan ini menjadi tanggungjawab unsur pimpinan untuk mengakomodasinya. Seperti dikemukakan di atas, kepentingan yang muncul baik dari individu maupun gabungan individu adalah komponen tujuan yang nantinya akan menjadi tujuan bersama setelah mendapat kesepakatan dan penetapan oleh pihak yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan. Diantara kepentingan-kepentingan yang menjelma menjadi tujuan selanjutnya berubah fungsi dan posisinya ada yang menjadi hak bagi satu pihak sedangkan bagi pihak lain adalah kewajiban begitupun sebaliknya.
Rakyat sebagai anggota dari suatu tatanan kemasyarakatan berwujud negara memiliki hak-haknya dan menjadi kewajiban bagi pihak lainnya dalam hal ini unsur pimpinan, atau sebaliknya. Luasnya cakupan kepentingan dalam kehidupan bernegara memerlukan kecekapan dalam penanganan dan pemenuhannya. Salah satu kepentingan rakyat yang selanjutnya menjadi kepentingan bersama bahkan selanjutnya menjadi tujuan barsama adalah capaian dalam bidang pendidikan.
Pengelolaan suatu institusi negara tidak bisa ditangani hanya oleh segelintir orang yang telah mendapat mandat kepemimpinan, akan tetapi campur tangan lebih luas dari seluruh komponen kenegaraan termasuk “rakyat” dalam hal ini menjadi urgent mengingat rakyat sendiri tidak hanya merasa berhak sehingga melahirkan tuntutan semata tetapi mereka juga perlu menyadari kewajibannya sehingga ada responsibilitas pada proses pencapaian tujuan tadi. Untuk itu, rakyat yang terdidik sangat diperlukan eksistensinya dalam proses tersebut. Rakyat terdidik adalah mereka yang mendapatkan informasi, mampu mengelola dan memanfaatkannya untuk pencapaian tujuan bersama. Ketika rakyat menjadi terdidik mereka akan menyadari posisi dimana kaki mereka berdiri dan dimana hati mereka terpatri pada saat itu.
Beberapa contoh kelompok sosial masyarakat yang menjadi komponen kerakyatan suatu negara diantaranya; kelompok sosial masyarakat berdasarkan aktifitas kerja yang mereka lakukan seperti: petani, nelayan, pekerja sektor jasa, pekerja sektor industri, pekerja sosial dan lain-lain; berdasarkan gender: laki-laki dan perempuan; berdasarkan usia: anak-anak, remaja, dewasa, orang tua.
PENDIDIKAN? Mendapatkan pengajaran dan pendidikan adalah hak setiap umat manusia, ini merupakan hakekat. Sejak Adam as diutus kemuka bumi – sebelum pengutusan itu terjadi maka Sang Maha Pencipta telah mempersiapkan ciptaannya ini dengan erbagai bekal keilmuan dan teknik yang dilakukan adalah ada yang belajar dan ada yang menjadi pengajarnya. Prinsip ini berkembang dari generasi ke generasi sebagaii warisan hakiki hukum langit.
Jadi, sangat memprihatinkan ketika kita dapati banyak anak bangsa ini yg tak mendapatkan hak-hak hakikinya yang satu ini. Pendidikan utama yang harus dikenalkan kepada anak didik adalah kenalkann dia kepada siapa yang telah menjadikannya dimuka bumi ini – agar dikemudian hari dia tidak menjadi penentang lantaran persoalan sesederhana ini. Sekolah sebagai media yang memberi layanan proses belajar mengajar terkadang menjadi candu yang nampaknya tidak bisa dihindari. Padahal kewajiban pertama memberikan pendidikan bukan pihak-pihak yang berada diluar lingkung rumah dimana seorang anak dilahirkan kemudian dia dibesarkan. Lingkungan luar termasuk sekolah hanya bersifat suplement (penambah) yang utama adalah pengajaran/pendidikan berbasis rumah tangga dimana bapak dan ibu mereka merupakan guru-guru terbaik untuk menyiapkan mental dan intelektualnya sekira harus berbenturan dengan lingkungan luar rumahnya kelak kemudian hari.
PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT!!
DIarsipkan di bawah: TOPIK-TOPIK TERBARU
